Calon Ketum PBNU Mendatang Ditentukan oleh Independensi Pengurus & Keberpihakan Cak Imin Lewat Manuver Sel-sel Politik PKB

Kompetisi antara dua nama tokoh calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode (2022-2027) semakin menghangat. Nama KH Yahya Cholil Staquf dan KH Said Aqil Sirodj menjadi dua nama kandidat yang terus menguat. Bagaimana pola kompetisi dan potensi kemenangan dari masing-masing nama tersebut?

Direktur Eksekutif Indostrategic, A. Khoirul Umam menilai bahwa kemenangan calon ketua umum PBNU di Muktamar NU pada Desember mendatang, akan ditentukan oleh dua faktor utama. Pertama, independensi pengurus, khususnya pada level PWNU dan PCNU. Kedua, keberpihakan politik Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lewat manuver sel-sel politik PKB di daerah.

Faktor kedua yang juga tak kalah menentukan, lanjut Umam, adalah keberpihakan politik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Umam berpandangan, di atas kertas, faktor ini memang tidak memiliki kaitan. Namun dalam kalkulasi politik praktis, perubahan status quo di elit PBNU ini bisa berimplikasi serius pada dominasi kepemimpinan dan stabilitas politik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Jika kita petakan, Kiai Yahya Cholil Staquf merupakan kakak kandung Menteri Agama Gus Yaqut, yang notabene berada di gerbong tersendiri dalam dinamika internal PKB. Jika Kiai Yahya menang di Muktamar NU nanti, maka hal itu berpotensi mengonsolidasikan kekuatan politik yang mengancam dominasi politik Cak Imin yang mampu bertahan sekitar 20 tahun di pucuk kepemimpinan PKB ”.

Terlebih lagi, Kiai Yahya yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, memiliki kedekatan dengan Keluarga Ciganjur. Maka jika Kiai Yahya menjadi Ketua Umum PBNU, lanjut Umam, kemungkinan Mbak Yenny Wahid atau representasi keluarga Ciganjur lainnya untuk kembali masuk dalam kontestasi kepemimpinan PKB semakin terbuka.

“Jika itu polanya, maka besar kemungkinan Cak Imin dengan sel-sel kekuatan politik PKB di daerah akan mendukung Kiai Said Aqil Sirodj, untuk mempertahankan kepemimpinan dan stabilitas internal PKB. Tentu dukungan itu tidak dilakukan dengan intervensi suara, tetapi melalui komunikasi politik dan penyamaan persepsi secara intensif dengan pengurus NU daerah untuk memastikan arah dukungan di Muktamar mendatang,” kata Umam.

Di level ini, pungkas Umam, muncul dilema baru terkait pola relasi antara Jamaah, Jami’yah, dan politik praktis di dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

—

[JDP]