Diskusi Publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI): Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?

Hubungan ekonomi Indonesia dan China, utamanya terkait investasi asing menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan signifikan investasi asing langsung (FDI) oleh China di Indonesia hingga 559 persen dalam lima tahun terakhir. Pada 2015, investasi China hanya sebesar 0,63 miliar dollar AS dan menjadi 3,51 miliar dollar AS pada 2020. Hal ini membuat China menempati posisi ketiga terbesar investasi asing langsung dengan nilai 17,29 miliar dollar AS di bawah Jepang yang nilainya 24,67 miliar dollar AS dan Singapura 46,50 miliar dollar AS. (Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2020 dikutip Kompas)

Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengadakan diskusi publik dengan tema “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” pada Selasa, 2 November 2021 secara online melalui Zoom. Diskusidibuka oleh sambutan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik Rachbini dan diisi oleh berbagai pengamat ekonomi, yaitu Peneliti Senior INDEF & Universitas Indonesia, Faisal Basri, Managing Director PPPI dan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal sebagai narasumber. Diskusi ini menarik kesimpulan sebagai berikut: Investasi China Diyakini Ada di Posisi Pertama Meskipun investasi China berada di urutan ketiga setelah Singapura dan Hongkong menurut data BKPM, namun besar kemungkinan China berada di posisi pertama. Sebab, Singapura dan Hongkong hanyalah transit dan pintu masuk modal-modal dari China untuk masuk ke Indonesia. Defisit Perdagangan Indonesia – China Semakin Tinggi Di lihat dari trend saat ini, defisit perdagangan antara Indonesia dengan China semakin tinggi. Impor dari China semakin besar, sedangkan ekspor Indonesia ke China semakin tidak sebanding, itupun didominasi oleh ekspor bahan baku. China Memanfaatkan Kelemahan Negara Penerima Investasi Sebagaimana yang terjadi negara-negara Asia Tenggara lainnya, sejumlah investasi China cenderung memanfaatkan celah kelemahan tata kelola pemerintahan negara-negara penerima investasi, hingga sering berimbas pada perubahan master plan, perubahan harga dan alokasi anggaran, hingga perubahan tenggat waktu pengerjaan. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki yang mencari keuntungan dari ketidakpastian karakter investasi seperti itu. Pemerintah Harus Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Setiap Proyek Pemerintah harus benar-benar mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dari setiap pengerjaan proyek investasi bersama China. Sebab, jika investasi dijalankan secara serampangan, tidak berdasarkan perencanaan yang matang, terus berubah-ubah, dan memunculkan pembengkakan biaya yang tidak terduga, maka rakyat dan negara akan dirugikan. — [JDP]